Pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH), bikin warga Kalimantan Timur (Kaltim) cukup meradang. Apalagi Kaltim sebagai daerah penghasil Sumber Daya Alam (SDA). Jalur sungai sebagai transportasi batu bara, diancam warga untuk ditutup.
Puluhan warga yang tergabung dalam Forum Aksi Rakyat Kalimantan Timur (FARKT) menggelar aksi unjuk rasa di teras kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda, Senin 10 November 2025. Aksi tersebut merupakan kelanjutan dari gerakan penolakan terhadap kebijakan pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat yang dinilai merugikan daerah.
Ketua Forum Aksi Rakyat Kaltim, Vendy Meru, menyampaikan, bahwa aksi hari ini adalah tindak lanjut dari gerakan serupa pada 16 Oktober 2025 lalu. Hingga kini, kata dia, belum ada tanggapan dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Kami sudah memberikan tenggat waktu 14 hari. Tapi sampai hari ini, belum ada respons. Karena itu, bertepatan dengan Hari Pahlawan, kami kembali turun untuk menunjukkan keseriusan memperjuangkan penolakan terhadap pemangkasan DBH,” ujar Vendy di sela aksi.
Menurutnya, sikap pemerintah pusat mencerminkan ketidakadilan terhadap Kalimantan Timur, yang selama ini menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar bagi negara. Ia menegaskan, perjuangan ini murni berasal dari aspirasi masyarakat tanpa muatan politik, suku, maupun agama.
“Kaltim ini sudah puluhan tahun menjadi penyumbang terbesar bagi negara. Tahun 2024 saja, kontribusi PDRB kita mencapai Rp858 triliun. Tapi coba lihat kondisi di lapangan, infrastruktur kita masih jauh tertinggal,” tegasnya.
Vendy mencontohkan, kondisi Bandara APT Pranoto yang disebut sebagai bandara bertaraf internasional, namun fasilitasnya masih terbengkalai dan akses jalan menuju ke sana rusak parah. Begitu pula dengan jalan tol yang menurutnya lebih mirip jalur “ular” karena banyak tikungan tajam dan rusak.
Forum Aksi Rakyat Kaltim menilai kebijakan pemangkasan DBH sebagai bentuk ketidakadilan fiskal terhadap daerah penghasil sumber daya alam. Vendy menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak pemerintah, namun menuntut agar Kalimantan Timur mendapat perhatian khusus sesuai kontribusinya bagi negara.
“Kami tidak anti pemerintah, tapi kami minta perlakuan adil. Ini bukan kepentingan partai, bukan ormas, tapi murni suara rakyat. Kami hanya mengetuk hati pejabat di pusat agar lebih bijak memperlakukan daerah ini,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Vendy juga menyinggung soal kewenangan dan kapasitas Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud yang dinilai terhambat akibat pengurangan alokasi dana dari pusat.
“Bagaimana seorang gubernur bisa bekerja maksimal kalau anggarannya dipangkas? Program sebaik apa pun tidak akan berjalan tanpa dukungan dana,” ujarnya.
Lanjutnya, bahwa forum aksi tengah mempertimbangkan langkah lanjutan apabila tuntutan mereka tetap tidak direspons oleh pemerintah pusat. Salah satu opsi ekstrem yang disampaikan adalah menutup akses transportasi batu bara di Sungai Mahakam.
“Kami tidak ingin frontal, tapi kalau suara kami terus diabaikan, kami akan buktikan. Sungai Mahakam adalah jalur vital transportasi batu bara. Kalau ini kami hentikan, pasti ada reaksi dari pusat,” kata Vendy.
Ditegaskannya, rencana tersebut masih akan dibahas bersama koordinator aksi dari berbagai kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Namun, Ia memastikan bahwa langkah apa pun yang diambil akan menjadi bentuk tekanan agar pemerintah pusat segera meninjau ulang kebijakan pemangkasan DBH.
“Kalau tidak ada respons, suka atau tidak suka, perahu-perahu batu bara tidak akan lewat. Ini bentuk keseriusan kami memperjuangkan hak masyarakat Kaltim,” ujarnya disambut sorakan peserta aksi.
Aksi yang berlangsung damai itu diakhiri dengan seruan solidaritas dan doa bersama. Peserta berharap Presiden Prabowo Subianto dapat mengevaluasi kebijakan fiskal yang dianggap merugikan daerah penghasil sumber daya alam tersebut. “Kami tidak menuntut lebih, kami hanya minta perlakuan adil. Titik,” pungkasnya. (rahmat/arie)
