Dokter spesialis sangat dibutuhkan, sayangnya dokter yang ada tidak berjaga maksimal. Untuk itu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim), menyiapkan anggaran khusus bagi dokter-dokter spesialis.
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan anggaran sebesar Rp16,8 miliar untuk memperkuat layanan medis di Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit milik Pemprov. Anggaran ini akan digunakan untuk menghadirkan dokter spesialis yang berjaga penuh selama 24 jam.
Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, mengatakan kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari evaluasi pelayanan di RSUD Abdul Wahab Sjahranie (AWS), Samarinda, yang sempat mengalami penumpukan pasien.
“Kami sudah siapkan Rp16,8 miliar untuk membiayai dokter spesialis yang berjaga di IGD. Tidak lagi sistem on call, tapi on site, sehingga penanganan pasien bisa langsung dilakukan,”kata Jaya, Rabu (29/10/2025) malam.
Ia menjelaskan, di rumah sakit kelas A seperti RSUD AWS, idealnya terdapat lima dokter spesialis yang siaga penuh: spesialis anak, penyakit dalam, bedah, kebidanan, dan anestesi. Selama ini, hanya dokter anestesi yang standby 24 jam, sementara dokter lain masih bersifat panggilan.
“Kalau sistemnya on call, harus ditelepon dulu dan kadang datangnya lama. Akhirnya terlihat seperti pasien tidak ditangani. Padahal persoalannya karena dokter belum hadir. Dengan sistem on site, semua bisa langsung tertangani,”ujarnya.
Menurut Jaya, kebijakan ini sudah mendapat persetujuan Gubernur Kaltim dan akan mulai diberlakukan pada akhir Oktober 2025. Dinkes telah menyiapkan surat keputusan (SK) bagi para dokter spesialis yang akan bertugas di IGD.
“Sudah ada yang mulai, seperti dokter bedah. Lainnya menyusul. SK-nya sudah ditandatangani Gubernur,”ungkapnya.
Ia menambahkan, anggaran yang disiapkan tersebut akan dibagi untuk lima rumah sakit milik Pemprov, mulai RS Mata, RSJ Atmahusada, RSUD AW Sjahranie, RS Korpri sampai RS Kanujdoso di Balikpapan. Tiap dokter spesialis mendapat insentif sekitar Rp 25 juta per bulan, menyesuaikan jadwal dan beban tugas di IGD.
“Untuk sementara kita mulai dari AWS dulu, nanti menyusul rumah sakit lain yang juga punya kapasitas IGD,”katanya.
Dengan kebijakan baru ini, Jaya berharap pelayanan gawat darurat di Kaltim menjadi lebih cepat, profesional, dan tidak ada lagi keluhan pasien menunggu lama.
“Kalau semua dokter ada di tempat, masyarakat akan merasa lebih aman dan percaya pada pelayanan rumah sakit pemerintah,”pungkasnya.
Sementara itu, Plt Direktur RSUD Abdoel Wahab Sjahranie, dr Indah Puspitasari mengatakan bahwa dokter di rumah sakit AWS pun telah menerapkan sistem 4 shift bagi dokter yang berjaga di Instalasi Gawat Darurat (IGD).
“Jadi memang Bed kita di IGD ada 40 yang tersedia, dengan dokter jaga yang bertugas secara shifting. Kami ada 4 shifting dari pagi mulai jam 8 pagi, siang, lalu sore, dan malam,” jelas dr Indah saat dihubungi via telepon, Kamis, (30/10/2025).
dr Indah menjelaskan, peranan dr Mulyono yang berjaga semalam adalah kepala Instalasi Gawat Darurat yang juga merupakan dokter anestesi, yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan dalam penanganan pertama pada pasien.
“Dan dokter Mulyono itu, yang bertugas mengepalai di IGD, dokter jaga kita punya empat, di dalam masing-masing standby terbagi 2 dokter. Dan yang menemui Pak Wagub dan Pak Jaya semalam kebetulan adalah kepala IGD langsung, makanya tidak terlihat (dokter jaga lainnya),” tambahnya.
dr Indah juga menanggapi perbedaan anggaran alat kesehatan (Alkes) antara RSUD AWS Samarinda dengan RSUD Kanujoso Djatiwibowo (Kandouw) Balikpapan. Tahun 2025, RSUD AWS hanya mendapat alokasi sekitar Rp 5,6 miliar, jauh di bawah anggaran RSUD Kanujoso yang mencapai hampir Rp 600 miliar.
“Kalau di Balikpapan itu untuk mengisi gedung jantung yang baru dibangun. Kami juga tahun depan banyak pembangunan, jadi gantian,”bebernya.
Kendati demikian, RSUD AWS juga mendapat dukungan anggaran dari berbagai sumber, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dari APBN dan APBD Provinsi Kaltim. “Pandurata juga ada anggarannya sendiri, baik dari provinsi maupun pusat. Jadi bukan sisa dari rumah sakit lain,” tuturnya.
Dengan penambahan kapasitas dan peningkatan transparansi pelayanan, RSUD AWS diharapkan bisa menjadi rumah sakit rujukan utama yang semakin efisien dan terbuka dalam melayani masyarakat Kalimantan Timur. (Mayang sari/arie)
