Pengurus cabang olahraga (cabor) di Kaltim, dituntut mandiri, terutama soal pembiayaan untuk pembinaan atlet. Pasalnya, kondisi keuangan pemerintah tak lagi ideal.
Upaya Kalimantan Timur mengejar target masuk tiga besar pada Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028, dinilai membutuhkan perubahan pola pembinaan olahraga. Pemprov Kaltim mendorong agar Cabang olahraga (cabor) lebih mandiri, dalam mengembangkan atlet dan mencari sumber dukungan pembiayaan. Seiring dengan menyusutnya kemampuan keuangan daerah, dalam menopang kebutuhan olahraga prestasi.
Pandangan tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim, Muhammad Faisal, saat menjadi narasumber dalam diskusi olahraga prestasi yang digelar Lembaga Kajian Olahraga (LeKOP) bersama KONI Kaltim, Selasa (2/6/2026).
Faisal menyoroti tantangan yang dihadapi dunia olahraga Kaltim menjelang PON 2028. Menurut dia, perubahan kondisi fiskal daerah akan berpengaruh terhadap berbagai program pembangunan, termasuk pembinaan atlet dan dukungan terhadap organisasi olahraga.
Ia menjelaskan, kemampuan anggaran daerah saat ini tidak lagi sama seperti beberapa tahun terakhir. Penurunan penerimaan dari dana bagi hasil (DBH) berdampak pada berkurangnya ruang fiskal pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kebutuhan.
“APBD Provinsi Kaltim yang sebelumnya berada di kisaran Rp20 triliun hingga sempat menyentuh Rp25 triliun, kini turun menjadi sekitar Rp14 triliun, akibat berkurangnya dana bagi hasil (DBH),” ungkap Faisal.
Diproyeksikan kondisi tersebut, masih akan berlanjut pada tahun mendatang. Proyeksi anggaran daerah menunjukkan tren penurunan, sehingga kebutuhan pembiayaan harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal yang tersedia.
Menurut Faisal, situasi itu perlu menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan olahraga. Ketergantungan terhadap bantuan pemerintah melalui KONI, kata dia, dinilai tidak lagi menjadi pola yang ideal untuk menghadapi persaingan olahraga yang semakin ketat.
Ia pun mengajak, setiap cabor mulai memperkuat sistem organisasi dan pembinaannya sendiri. Langkah tersebut mencakup pengembangan atlet, pencarian dukungan sponsor, penguatan manajemen organisasi, hingga penyusunan program pembinaan yang berkelanjutan.
“Artinya, kita harus mulai menyadari bahwa KONI bukan lagi satu-satunya sumber pendanaan untuk menciptakan prestasi olahraga di Kaltim,” katanya.
Faisal menilai, keberhasilan olahraga prestasi tidak hanya ditentukan oleh besarnya bantuan anggaran. Kualitas manajemen organisasi dan keseriusan pengurus dalam membangun pembinaan jangka panjang juga memiliki peran penting dalam menghasilkan atlet berprestasi.
Karena itu, Ia menekankan pentingnya memilih pengurus cabor yang memiliki komitmen terhadap kemajuan organisasi. Menurut dia, kepengurusan olahraga perlu diisi oleh individu yang memahami kebutuhan pembinaan dan siap bekerja dalam jangka panjang.
“Sudah saatnya berhenti mencari pengurus cabor yang hanya ingin tampil atau sekadar membangun branding politik. Cari orang-orang yang benar-benar mau berjuang untuk kemajuan cabor tersebut,” beber Faisal.
Ia menilai tantangan menuju PON 2028, membutuhkan kerja kolektif dari seluruh elemen olahraga. Pembinaan atlet tidak bisa hanya bergantung pada satu lembaga, melainkan harus menjadi tanggung jawab bersama, antara pengurus cabor, pelatih, klub, sekolah, hingga pihak swasta yang memiliki perhatian terhadap pengembangan olahraga.
Dalam pandangannya, fungsi KONI ke depan lebih diarahkan sebagai penghubung dan penyelaras program antarorganisasi olahraga. Peran tersebut dianggap lebih realistis dibandingkan menempatkan KONI sebagai lembaga yang menangani seluruh proses pembinaan atlet.
“KONI tidak mungkin lagi menjadi lembaga yang mencari bibit atlet usia dini dan membina semuanya. Itu sudah sangat berat dilakukan dalam situasi anggaran sekarang,” tegasnya.
Menurut Faisal, proses pencarian dan pembinaan atlet sejak usia dini semestinya menjadi tanggung jawab utama masing-masing cabor. Organisasi olahraga memiliki pemahaman lebih mendalam mengenai kebutuhan teknis dan karakteristik cabangnya, sehingga pembinaan dapat dilakukan secara lebih terarah.
Ia juga menilai, pola pembinaan berbasis organisasi cabor akan menciptakan kemandirian yang lebih kuat. Dengan sistem tersebut, pengembangan atlet tidak bergantung sepenuhnya pada siklus anggaran pemerintah yang dapat berubah sesuai kondisi ekonomi daerah.
Adapun, target menembus tiga besar nasional pada PON 2028, tetap dinilai memungkinkan dicapai. Apabila seluruh pemangku kepentingan bergerak dalam arah yang sama. Namun, keberhasilan tersebut memerlukan penyesuaian strategi pembinaan agar lebih efisien, dan berkelanjutan di tengah keterbatasan anggaran.
Faisal menyebut, momentum ini menjadi ruang evaluasi terhadap model pembinaan olahraga yang selama ini berjalan. Berbagai pihak menilai, tantangan fiskal yang dihadapi daerah perlu dijawab dengan inovasi dan penguatan peran cabor sebagai ujung tombak pembinaan atlet.
Dengan perubahan kondisi keuangan daerah, dunia olahraga Kaltim kini dihadapkan pada kebutuhan untuk membangun sistem yang lebih mandiri. Harapannya, pembinaan atlet tetap berjalan dan target prestasi pada PON 2028 dapat dicapai meski dukungan anggaran pemerintah tidak sebesar pada periode sebelumnya. (MAYANG SARI/ARIE)
