Karhutla di Kaltim terus meningkat, bahkan mengganggu aktivitas masyrakat, anggota DPR RI Hetifah Sjaifudian mengingatkan antisipasi sebelum semakin memburuk.
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur melonjak pada Agustus 2026. Hanya dalam 22 hari pertama bulan ini, luas area yang terbakar mencapai 1.027,94 hektare.
Angka tersebut mencapai sekitar 81,5 persen dari total area yang terbakar di Kaltim sepanjang Januari hingga 22 Agustus 2026, yakni 1.260,92 hektare.
Lonjakan juga terlihat dari jumlah kejadian. Pusdalops BPBD Kaltim mencatat 430 kejadian karhutla sepanjang Januari hingga 22 Agustus. Dari jumlah itu, 306 kejadian berlangsung pada 1-22 Agustus.
Sebagai pembanding, sepanjang Januari-Juli hanya tercatat 124 kejadian dengan luas area terbakar 232,98 hektare.
Artinya, dalam 22 hari Agustus, jumlah kejadian mencapai sekitar 2,5 kali lipat dibandingkan akumulasi 7 bulan sebelumnya. Luas area terbakar juga lebih dari 4 kali lipat.
Peningkatan tidak hanya terjadi pada frekuensi kebakaran. Rata-rata area yang terbakar dalam setiap kejadian juga lebih besar. Pada Januari-Juli, rata-ratanya sekitar 1,88 hektare per kejadian. Sementara pada Agustus meningkat menjadi sekitar 3,36 hektare per kejadian.
Pelaksana Harian Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kaltim, Sugeng Priyanto, mengatakan karhutla terjadi di berbagai wilayah dengan luasan dan skala yang berbeda.
“Semua itu ada, hanya luasannya dan skalanya berbeda-beda,” ungkap Sugeng, dihubungi Minggu (23/8/2026).
Secara kumulatif sejak Januari hingga 22 Agustus, Paser menjadi daerah dengan jumlah kejadian karhutla terbanyak, yakni 105 kejadian. Berikutnya Kutai Barat dengan 71 kejadian dan Samarinda sebanyak 69 kejadian.
Dari sisi luasan, Kutai Kartanegara menjadi daerah dengan area terbakar terbesar, mencapai 369,88 hektare. Kutai Barat menyusul dengan 337,17 hektare dan Paser 268,68 hektare.
Khusus pada 1-22 Agustus, Paser kembali menjadi daerah dengan kejadian terbanyak, yakni 97 kasus. Kutai Barat mencatat 51 kasus dan Samarinda 43 kasus.
Sementara dari sisi luasan pada Agustus, Kutai Kartanegara menjadi daerah yang paling terdampak dengan 336,70 hektare. Paser mencatat 262,23 hektare, sedangkan Kutai Barat mencapai 205,11 hektare.
Perbedaan antara jumlah kejadian dan luas area terbakar terlihat cukup jelas. Paser memiliki jumlah kejadian paling banyak pada Agustus, tetapi Kutai Kartanegara memiliki luas area terbakar paling besar meski mencatat 25 kejadian.
Dari total 1.027,94 hektare area yang terbakar pada Agustus, sebagian besar merupakan lahan. Sebanyak 1.002,53 hektare berupa lahan dan 25,41 hektare merupakan kebun.
Secara kumulatif hingga 22 Agustus, area yang terbakar terdiri atas 1.197,37 hektare lahan, 32,84 hektare hutan, dan 30,71 hektare kebun.
Di lapangan, petugas menghadapi kendala akses menuju titik kebakaran. Kondisi medan membuat kendaraan dan peralatan pemadam tidak selalu dapat mencapai lokasi api.
“Yang pertama akses. Titik kebakaran itu untuk pemadaman, akses peralatan tidak bisa tembus sampai ke titik tersebut,” kata Sugeng.
Selain akses, jarak sumber air dari titik kebakaran juga menjadi tantangan. Petugas harus menyesuaikan metode pemadaman dengan kondisi lokasi dan sumber daya yang tersedia.
Meski terjadi peningkatan kasus, BPBD Kaltim menyebut dampak kabut asap terhadap aktivitas masyarakat sejauh ini belum terlihat secara signifikan. “Sementara ini belum terbaca secara signifikan,” ujar Sugeng.
Di sisi lain, kebutuhan dukungan penanganan mulai meningkat. BPBD Kutai Kartanegara telah mengajukan bantuan logistik kepada BPBD Kaltim berupa masker dan selang air.
“BPBD Kukar sudah meminta bantuan. Suratnya sudah masuk dan barangnya sudah kami persiapkan. Ada masker dan selang yang mereka perlukan,” tutupnya.
Data tersebut menunjukkan konsentrasi karhutla yang cukup tinggi pada Agustus. Dalam 22 hari, lebih dari 1.000 hektare area terbakar dan 306 kejadian tercatat di berbagai wilayah Kaltim.
Paser menjadi daerah dengan frekuensi kejadian tertinggi pada Agustus, sementara Kutai Kartanegara mencatat luasan area terbakar terbesar.
DPR: GANGGU AKTIVITAS, JANGAN TUNGGU MEMBURUK
Karhutla di Kalimantan Timur, mulai membawa dampak langsung bagi aktivitas masyarakat. Gangguan jarak pandang akibat asap membuat penanganan karhutla dinilai tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman titik api.
Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta pemerintah segera membaca perkembangan tersebut sebagai peringatan untuk memperkuat respons di lapangan. Evaluasi terhadap kondisi karhutla perlu dilakukan sebelum gangguan kesehatan dan aktivitas warga berkembang lebih luas.
Data BPBD yang disampaikan Hetifah mencatat 413 titik karhutla di Kaltim dengan luas lahan terbakar mencapai 936,95 hektare. Di tengah kondisi tersebut, asap mulai memengaruhi jarak pandang masyarakat.
“Ketika asap sudah menurunkan kualitas udara, membatasi jarak pandang, dan mulai mengganggu aktivitas masyarakat, maka persoalannya bukan lagi hanya pemadaman kebakaran, tetapi sudah menyangkut perlindungan kesehatan dan keselamatan masyarakat,” ungkap Hetifah, dihubungi Minggu (23/8/2026).
Menurut Hetifah, perkembangan karhutla perlu segera dibaca bersama oleh pemerintah daerah, BPBD, BNPB, BMKG, dan lembaga terkait. Evaluasi diperlukan untuk menentukan apakah tingkat ancaman saat ini sudah memenuhi indikator peningkatan status kedaruratan.
Ia meminta keputusan tersebut tidak menunggu kondisi lapangan semakin berat.
“Segera mengevaluasi apakah kondisi saat ini sudah memenuhi indikator untuk peningkatan status kedaruratan. Jangan menunggu situasi memburuk,” ujarnya.
Menurut Hetifah, kesiapsiagaan lebih awal diperlukan karena risiko karhutla tidak berhenti ketika satu titik api berhasil dipadamkan. Pemerintah juga perlu memperhitungkan kemungkinan munculnya kebakaran baru selama periode kering.
Dampak asap terhadap kegiatan pendidikan menjadi salah satu persoalan yang perlu diantisipasi. Hetifah meminta pemerintah daerah dan dinas pendidikan tidak menggunakan pendekatan seragam untuk seluruh Kaltim.
Kondisi udara setiap wilayah harus menjadi dasar dalam menentukan kebijakan sekolah. Ketika kualitas udara memburuk, aktivitas luar ruang perlu dibatasi dan sekolah harus memiliki akses terhadap informasi kualitas udara secara berkala.
Ketersediaan masker juga perlu diperhatikan, terutama bagi peserta didik yang tetap menjalani kegiatan tatap muka. Sementara itu, pembelajaran jarak jauh dapat diterapkan secara sementara jika kondisi udara sudah masuk kategori yang membahayakan kesehatan.
“Aktivitas luar ruang harus dibatasi, masker yang sesuai perlu tersedia, dan sekolah harus terus memantau kualitas udara. Pembelajaran jarak jauh dapat diberlakukan sementara di wilayah yang kualitas udaranya sudah membahayakan kesehatan,” ujarnya.
Hetifah menegaskan, kebijakan tersebut tidak harus berlaku di seluruh Kaltim. Daerah dengan kualitas udara yang masih aman tetap dapat menjalankan pembelajaran seperti biasa, sementara wilayah terdampak perlu menyesuaikan kegiatan sekolah berdasarkan kondisi aktual.
Antisipasi juga diminta dilakukan di sektor kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan perlu memperkuat kesiapan untuk menghadapi kemungkinan meningkatnya keluhan gangguan pernapasan akibat paparan asap.
Perhatian khusus perlu diberikan kepada kelompok yang lebih rentan terhadap dampak kualitas udara buruk, termasuk anak-anak, lanjut usia, dan ibu hamil.
“Saya juga meminta fasilitas kesehatan disiagakan, terutama untuk mengantisipasi peningkatan gangguan pernapasan, dengan perhatian khusus kepada anak-anak, lansia, ibu hamil, dan kelompok rentan,” tuturnya.
Sementara itu, penanganan karhutla di lapangan dinilai perlu bergerak dari pola reaktif menuju pencegahan. Hetifah meminta setiap hotspot segera diverifikasi untuk memastikan apakah titik panas tersebut berkaitan dengan kebakaran dan menentukan tindakan yang diperlukan.
Verifikasi menjadi penting agar sumber daya pemadaman tidak hanya dikerahkan setelah api membesar. Pemerintah juga perlu memetakan wilayah yang berpotensi kembali terbakar dan memperkuat pencegahan di lokasi yang memiliki risiko tinggi.
“Pemadaman dan pencegahan harus diperkuat. Setiap hotspot harus cepat diverifikasi dan ditangani. Kita masih menghadapi periode kering, sehingga pemerintah harus menyiapkan skenario bukan hanya untuk memadamkan api hari ini, tetapi juga mencegah kebakaran berulang dan melindungi masyarakat selama periode risiko karhutla ini,” pungkasnya.
Dengan kondisi yang masih berisiko, Hetifah meminta pemerintah tidak menjadikan pemadaman sebagai satu-satunya ukuran respons karhutla. Perlindungan warga, kesiapan layanan kesehatan, penyesuaian aktivitas pendidikan, serta pencegahan kebakaran susulan perlu berjalan bersamaan. (MAYANG SARI/ARIE)
