Upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim) masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar. Padahal, guru sebagai ujung tombak pembangunan sumber daya manusia, dan peradaban yang lebih baik.
Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Kaltim, Wiwik Setiawati mengungkapkan, bahwa para tenaga pendidik di Benua Etam masih berhadapan dengan empat masalah utama yang menghambat percepatan peningkatan mutu pendidikan. Mulai dari ketimpangan kompetensi, sertifikasi yang belum tuntas, hingga tuntutan teknologi yang makin kompleks.
“Permasalahan pertama terletak pada ketidakmerataan kompetensi guru di berbagai wilayah di Kaltim. Kualitas guru di kota besar seperti Samarinda dan Balikpapan umumnya lebih unggul dibanding guru di wilayah yang jauh dari pusat kota atau daerah yang minim fasilitas pendidikan,” ungkap Wiwik, Selasa, (25/11/2025).
Menurut Wiwik, Ketimpangan ini terjadi, karena selama ini pelatihan guru masih sering dilakukan tanpa melihat kebutuhan spesifik di lapangan. Pola tersebut membuat banyak guru menerima pelatihan yang tidak relevan dengan kondisi dan tantangan mengajar mereka.
Oleh karena itu, BGTK Kaltim kini tengah melakukan pemetaan kompetensi guru secara menyeluruh agar pelatihan yang diberikan tepat sasaran. “Kita sudah punya peta kompetensi guru. Jadi, guru di Samarinda butuh pelatihan apa, guru di Berau butuh apa, itu jelas. Kita tidak ingin lagi melaksanakan pelatihan tanpa melihat kebutuhan,”kata Wiwik.
Ia menekankan, bahwa pemetaan menjadi fondasi penting untuk menghindari pemborosan pelatihan dan memastikan peningkatan kualitas benar-benar terjadi. Permasalahan kedua yang mendesak adalah sertifikasi guru.
Wiwik mengakui, masih banyak guru yang belum tersertifikasi hingga kini, padahal sertifikasi merupakan syarat penting bagi guru untuk mendapatkan tunjangan profesi serta menjadi bukti kompetensi mereka sebagai tenaga pendidik profesional. Tahun ini, BGTK kembali mempercepat proses pemenuhan sertifikasi agar semua guru yang memenuhi syarat dapat segera memperoleh haknya.
“Pendaftaran sertifikasi masih dibuka hingga 19 Desember 2025, dan guru diminta aktif mengecek undangan pada sistem SIM-PKB,” terangnya.
Namun, menurut Wiwik, tantangan terbesar bukan berasal dari prosedur, melainkan dari kesiapan guru dalam memanfaatkan platform digital. Sertifikasi kini dilakukan sepenuhnya secara daring sejak 2023, yang sebenarnya mengurangi biaya dan waktu karena guru tidak perlu ke LPTK. Namun, tidak semua guru terbiasa mengakses sistem tersebut.
“Dulu ke LPTK itu menghabiskan banyak biaya dan waktu. Sekarang daring lebih efisien. Tapi tetap ada guru yang kesulitan karena belum terbiasa dengan platform digital,”ujarnya.
Keterlambatan sertifikasi berdampak langsung pada kesejahteraan guru. Guru yang sudah mengajar bertahun-tahun bisa tertunda mendapatkan tunjangan hanya karena tidak memahami mekanisme baru yang serba digital. Kondisi ini, kata Wiwik, harus menjadi perhatian bersama, terutama pemerintah daerah yang memiliki kewenangan besar dalam penyediaan dukungan teknis.
Persoalan ketiga yang dihadapi guru di Kaltim adalah kesiapan menghadapi pembelajaran berbasis teknologi. Program pemerintah seperti pelatihan coding, kecerdasan artifisial, pembelajaran mendalam, hingga kepemimpinan sekolah terus digencarkan di seluruh Indonesia. Namun, menurut Wiwik, implementasi program-program ini di Kaltim belum berjalan merata. Banyak guru yang belum siap mengajar materi-materi tersebut karena kompetensi digital dasar pun masih terbatas.
Keterbatasan fasilitas menjadi salah satu hambatan terbesar. Masih ada sekolah yang kekurangan perangkat komputer, akses internet yang tidak stabil, hingga minimnya perangkat pembelajaran digital lain yang dibutuhkan.
“Ada program coding, ada pelatihan AI, tapi tidak semua sekolah punya perangkat untuk menjalankannya. Ini masalah yang harus kita selesaikan bersama,”jelas Wiwik.
Lanjutnya, meski pelatihan diberikan, hasilnya tidak akan maksimal jika guru kembali ke sekolah yang minim sarana pendukung. Wiwik menilai tuntutan terhadap guru saat ini jauh lebih tinggi dibandingkan era sebelumnya. Guru dituntut mengajar generasi yang hidup dalam era digital, sementara mereka sendiri masih perlu waktu dan fasilitas untuk meningkatkan kompetensinya.
“Guru harus mengajar siswa yang tumbuh dalam dunia teknologi yang sangat cepat berubah. Mereka harus menyesuaikan diri,”katanya.
Masalah keempat adalah beban kerja guru yang semakin berat, terutama terkait administrasi dan tuntutan kurikulum. Selain mengajar, guru harus mengisi berbagai laporan, mengikuti beragam pelatihan, serta melaksanakan tugas tambahan di sekolah. Kondisi ini membuat waktu guru untuk mengembangkan diri atau menyiapkan materi pengajaran yang inovatif menjadi terbatas.
Wiwik menyebut, kondisi tersebut sebagai tekanan berlapis yang dialami banyak guru di lapangan. Ia menekankan bahwa peningkatan kualitas guru tidak akan berhasil jika beban mereka tidak dibarengi dengan dukungan yang memadai dari pemerintah, sekolah, maupun masyarakat.
Menurut Wiwik, upaya memperbaiki kualitas pendidikan di Kaltim membutuhkan kolaborasi semua pihak. BGTK tidak bisa bekerja sendirian karena banyak persoalan pendidikan berada di luar kewenangan mereka. Ia menyebut pemerintah daerah, dinas pendidikan, sekolah, hingga komunitas pendidikan harus ikut terlibat dalam menciptakan ekosistem pembelajaran yang lebih baik.
“Kita ingin mewujudkan pendidikan yang bermutu untuk semua. Tapi kalau BGTK bekerja sendiri, itu tidak mungkin. Harus ada intervensi dari pemerintah daerah dan semua mitra pendidikan,”tegasnya.
Wiwik berharap momentum Hari Guru Nasional tahun ini dapat menjadi pengingat pentingnya memberikan dukungan nyata kepada guru. Menurutnya, kualitas pendidikan tidak akan pernah melebihi kualitas gurunya.
“Jika guru tidak diberikan fasilitas, pelatihan yang tepat, dan dukungan sistemik, maka cita-cita besar membangun sumber daya manusia unggul di Kaltim akan sulit tercapai,” pungkasnya. (Mayang/arie)
