Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG telah mencatat ada sekitar 1.598 gempa susulan melanda NTT (Nusa Tenggara Timur). Gempa susulan ini terjadi hingga Senin, 17 Agustus 2026 pukul 07.00 Wib, sejak gempa 7,7 M guncang Flores, NTT pada Sabtu, 15 Agustus 2026 lalu.
Menurut Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, dari ribuan gempa susulan ini, masyarakat NTT sudah merasakan 54 kali gempa. “Gempa susulan terus kita pantau. Informasi terakhir ya, sampai dengan jam 7 pagi hari ini telah tercatat 1.598 gempa susulan, magnitudo terbesar adalah 6,2 magnitudo, yang terkecil 1,3, dan kemudian yang dirasakan kira-kira 54 gempa,” katanya.
Lebih lanjut, Teuku menjelaskan bahwa BMKG masih terus memantau situasi di NTT dalam 2 sampai 3 minggu ke depan. Setelahnya, baru pemerintah akan melakukan rekonstruksi serta perbaikan terhadap bangunan yang rusak dan hancur.
“Di NTT tim kita sekarang sudah bergerak ke lokasi. Bahkan ada 3 UPT atau kantor BMKG yang ada di Pulau Flores, dan juga ada dua pos kami di sana,” ungkap Teuku.
Berdasarkan data BNPB (Bada Nasional Penanggulangan Bencana), per Minggu, 16 Agustus 2026 sore jumlah korban meninggal akibat gempa NTT ini mencapai 53 orang. Dengan rinciannya, 1 korban jiwa di Manggarai Barat, Manggarai Timur (20), Manggarai (25), Nagekeo (1), Sikka (4) dan Ende (2).
GEMPAT SAAT UPACARA
Detik-detik gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,8 mengguncang Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), di tengah Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin, 17 Agustus 2026.
Upacara yang dihadiri Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo itu sempat terhenti sejenak demi memastikan keselamatan seluruh peserta.
Meski sempat terhenti sejenak karena terjadi gempa 5,8 SR–upacara tetap berlangsung dengan mengutamakan kesiapsiagaan dan keselamatan seluruh peserta.
Upacara tersebut turut dihadiri Bupati Ende Yosef Benediktus dan Wakil Bupati Ende Dominikus Minggu. Dalam kesempatan itu, Menteri Dody menyampaikan doa dan duka mendalam atas bencana gempa bumi yang melanda NTT pada Sabtu, 15 Agustus 2026.
“Hati dan doa kita juga bersama saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur yang 2 hari lalu diguncang gempa bumi. Semoga seluruh masyarakat yang terdampak diberi keselamatan dan kekuatan, dan keadaan segera pulih,” kata Menteri Dody.
Dalam momentum bencana tersebut, Menteri Dody menegaskan kesiapsiagaan Kementerian PU dalam penanganan tanggap darurat dan pemulihan infrastruktur bagi masyarakat terdampak.
Menurut dia, ketika akses jalan terputus, layanan air berhenti, sekolah tidak dapat digunakan, maupun masyarakat kehilangan tempat tinggal, negara harus hadir dan bekerja untuk memulihkan kondisi masyarakat.
“Kementerian PU telah hadir, membuka kembali jalan untuk pulang, memulihkan air untuk kehidupan, menyiapkan hunian, membuat sekolah dapat digunakan kembali, dan membantu masyarakat menata hidupnya lagi,” tegas Menteri Dody.
RS Manggarai Tak Memadai Tampung Korban Gempa NTT
Dikabarkan, RS Manggarai tak memadai tampung korban gempa M7.7 NTT, Pemerintah siapkan rumah sakit lapangan. Adapun, langkah ini diambil pemerintah untuk memastikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) tetap berjalan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan kapasitas Rumah Sakit Manggarai saat ini belum memadai untuk menangani seluruh pasien yang membutuhkan perawatan dan sejumlah pasien bahkan terpaksa dirawat di tenda.
“Karena kondisi Rumah Sakit Manggarai kurang memadai, sangat tidak memadai, dan tadi punya tenda-tenda ya, pasien berada di tenda-tenda, jadi kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka Rumah Sakit Lapangan,” ujar Pratikno usai meninjau calon lokasi Rumah Sakit Lapangan di Stadion Golo Dukal, Kabupaten Manggarai, Minggu, 16 Agustus 2026.
Menurut Pratikno, Rumah Sakit Lapangan diperlukan untuk menambah kapasitas pelayanan sekaligus menyediakan ruang perawatan yang lebih memadai bagi pasien terdampak gempa.
TARGET FASE TANGGAP DARURAT TUNTAS 2-3 PEKAN
Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menargetkan penanganan fase tanggap darurat gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT) dapat diselesaikan dalam kurun waktu 2–3 pekan.
Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Pencegahan BNPB Abdul Muhari dalam Update Penanganan Pascagempa Bumi NTT, Minggu (16/8). “Tim gabungan dari pemerintah pusat, lintas kementerian/lembaga menargetkan fase tanggap darurat bisa kita selesaikan dalam 2–3 minggu ke depan,” kata Aam, sapaan akrab Abdul Muhari.
Meski demikian, Aam menegaskan target tersebut tetap bergantung pada dinamika dan perkembangan kondisi di lapangan. Target dapat berubah apabila ditemukan kondisi atau situasi tidak terduga selama proses penanganan bencana.
“Tentu saja ini sangat tergantung dengan dinamika yang kita hadapi di lapangan. Tetapi hasil rapat koordinasi tadi pagi, di awal kita menetapkan target supaya tanggap darurat ini tidak terlalu lama dan kita bisa nanti langsung masuk ke fase transisi darurat,” imbuhnya.
Aam mengatakan, saat ini status tanggap darurat telah diberlakukan di Kabupaten Manggarai selama 90 hari. Sementara itu, Kabupaten Manggarai Timur sedang dalam proses penetapan status tanggap darurat selama 14 hari. Adapun penetapan status tanggap darurat untuk Provinsi NTT juga masih dalam proses.
Ia menjelaskan, selain berfokus pada pencarian dan pertolongan korban serta pemenuhan kebutuhan logistik dasar bagi masyarakat terdampak, pemerintah mulai melakukan pendataan dan identifikasi kerugian materiil akibat gempa.
“Kita harapkan di lapangan pemerintah daerah, dibantu oleh personel dari pemerintah pusat, juga sudah bisa melakukan pendataan dan identifikasi kerugian materiil, terutama berkaitan dengan rumah rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat,” ujarnya.
Menurut Aam, identifikasi tingkat kerusakan rumah dan bangunan tersebut penting dilakukan sejak awal agar pemerintah dapat mempersiapkan tahapan selanjutnya secara lebih efektif, khususnya dalam mempercepat proses transisi dan pemulihan menuju tahap rekonstruksi.
“Ini sangat penting supaya proses early recovery nantinya bisa kita lakukan, kita percepat, dan kita akselerasi,” katanya.
Sementara itu, pada hari kedua pascagempa, BNPB atas arahan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) telah membuka Posko Pendamping Nasional di Labuan Bajo dan Posko Taktis Lapangan di Maumere. Media Center untuk menyampaikan perkembangan penanganan bencana juga telah disiapkan di Kantor Bupati Manggarai Barat.
“Kita harapkan ini bisa menjadi Posko Nasional selama fase tanggap darurat berlangsung untuk benar-benar bisa mendampingi pemerintah daerah supaya fase tanggap darurat ini bisa kita efektifkan dan optimalkan,” terang Aam.
Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan Posko Logistik Nasional di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Posko Penerimaan Logistik Utama berada di Bandara Labuan Bajo, sedangkan Posko Logistik Pendukung berada di Maumere.
Dengan demikian, masyarakat, organisasi, maupun berbagai entitas lainnya yang ingin memberikan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di NTT dapat menyalurkannya melalui tiga posko logistik tersebut.
Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan dana kebencanaan tersedia dan dapat segera digunakan saat dibutuhkan.
Purbaya menjelaskan, Pemerintah senantiasa menyediakan dana yang bersifat siap pakai untuk merespons kebutuhan penanggulangan bencana di seluruh wilayah Indonesia.
Dalam hal ini, Pemerintah telah mengalokasikan dana sekitar Rp5 triliun untuk kebutuhan tersebut, yang akan ditambah sesuai kebutuhan riil di lapangan berdasarkan permintaan resmi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Dana bencana itu selalu siaga di angka Rp5 triliun. Tapi kalau kurang, kita tambah lagi, tergantung kebutuhan yang diajukan BNPB,” ujarnya di sela peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Senin, 17 Agustus 2026.
Purbaya memastikan setiap permintaan pendanaan untuk penanganan bencana akan ditindaklanjuti secara cepat melalui mekanisme dan standar operasional prosedur (SOP) yang telah disiapkan Pemerintah.
“Begitu ada permintaan resmi masuk, kami langsung tindak lanjuti dengan cepat. Khusus untuk kebutuhan bencana, SOP kita memang dirancang responsif, selama permintaannya jelas,” jelas Menkeu.
Selain dana yang dikelola Kementerian Keuangan, Menkeu menyampaikan jika BNPB turut memiliki cadangan dana siap pakai sebesar sekitar Rp500 miliar untuk mendukung penanganan kebutuhan darurat di lapangan.
“Di BNPB juga sudah tersedia dana yang siap digunakan, sekitar Rp500 miliar dalam posisi siaga. Kalau kurang, kami tambahkan kembali,” jelasnya.
Dukungan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan serta permintaan resmi dari BNPB, guna memastikan respons kebencanaan berjalan cepat, terukur, dan tepat sasaran. (DISWAY.ID/ARIE)
