Potensi wisata di Bidukbiduk memang sangat besar, sayangnya ada infrastruktur belum maksimal. Ini yang sempat menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim), dan akan mendukung pengembangan maupun pembenahan. Tapi, hingga sekarang belum jelas.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Berau hingga kini masih menunggu kejelasan terkait dukungan bantuan keuangan (Bankeu) yang sebelumnya direncanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) untuk pengembangan destinasi wisata di kawasan Bidukbiduk.
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata Disbudpar Berau, Syamsiah Nawir, melalui Staf Teknik/Pengawas Kepariwisataan, Andi mengatakan, rencana dukungan tersebut sempat disampaikan secara lisan saat kunjungan Gubernur Kaltim ke destinasi wisata Labuan Cermin beberapa waktu lalu. Namun hingga kini, pihaknya belum menerima kejelasan lanjutan terkait rencana tersebut.
“Kemarin itu Pemprov Kaltim ada rencana mendukung ke arah Bidukbiduk, katanya ada Bankeu. Tapi sampai sekarang belum ada lagi kabarnya,” ujar Andi kepada Nomorsatukaltim saat ditemui belum lama ini.
Padahal, kata Andi, sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, Disbudpar Berau telah menyelesaikan seluruh tahapan pengusulan sesuai ketentuan. Persyaratan tersebut meliputi kesiapan lahan yang berstatus clear and clean hingga kelengkapan dokumen perencanaan.
“Padahal waktu Pak Gubernur berkunjung ke Labuan Cermin, ada pernyataan dukungan. Dari sisi kami sebagai OPD teknis, pengusulan sudah lengkap. Lahan clear and clean, dokumen perencanaan juga sudah kami siapkan,” jelasnya.
Ia menambahkan, berdasarkan informasi terakhir yang diterima pihaknya, pengajuan tersebut telah melalui proses verifikasi. Namun hingga kini belum ada kepastian apakah bantuan keuangan dimaksud akan direalisasikan.
Andi mengaku, belum mengetahui secara pasti penyebab belum adanya kepastian tersebut. Namun dirinya menduga kondisi itu bisa saja dipengaruhi akibat adanya kebijakan pemangkasan anggaran yang diberlakukan pemerintah pusat sehingga berdampak ke daerah.
“Mungkin karena anggaran yang dipangkas, sehingga sampai sekarang belum ada tindak lanjut. Tapi kami juga tidak tahu pasti apakah ada perubahan kebijakan atau mekanisme lainnya,” ujarnya.
Namun, tidak menutup kemungkinan dukungan dari Pemerintah Provinsi Kaltim bisa saja disalurkan melalui organisasi perangkat daerah (OPD) lain, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), khususnya untuk pembangunan akses jalan menuju kawasan pariwisata.
“Saya tidak tahu kalau misalnya ada lewat OPD lain. Bisa saja melalui Dinas PUPR karena menyangkut jalan atau akses menuju pariwisata,” kata Andi.
Meski demikian, Andi menegaskan, bahwa Disbudpar Berau memiliki tugas utama pada pengembangan sarana dan prasarana di kawasan destinasi wisata. Karena itu, ia berharap dukungan dari Pemerintah Provinsi Kaltim juga menyentuh langsung aspek tersebut.
“Yang kami maksud itu sarana prasarana tempat wisatanya, karena itu tugas kami. Paling tidak ada juga sebenarnya. Tapi sampai sekarang belum ada,” tuturnya.
Disbudpar Berau berharap Pemerintah Provinsi Kaltim dapat memberikan kejelasan terkait rencana dukungan tersebut. Kepastian anggaran dinilai penting agar perencanaan pengembangan destinasi wisata Bidukbiduk dapat berjalan sesuai dengan yang telah disiapkan. (MAULIDIA AZWINI/ARIE).
