Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim), sempat banyak yang kosong. Mulai dari yang tersangkut pidana, hingga memasuki purna tugas. Rotasi besar-besaran dilakukan. Bahkan, menyusul di Januari 2026.
Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud melantik sebanyak 91 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur secara tertutup. Pelantikan tersebut meliputi 7 pejabat pimpinan tinggi pratama serta 84 pejabat administrator dan pengawas atau eselon III dan IV.
Rudy Mas’ud mengatakan, pelantikan ini menjadi bagian dari upaya penataan organisasi perangkat daerah (OPD) yang selama ini masih menghadapi kekosongan jabatan struktural, terutama pada level eselon III dan IV. Ia berharap, susunan pejabat yang baru mampu mendorong birokrasi yang lebih lincah, responsif, dan relevan dengan tantangan zaman.
“Hari ini kita baru saja melaksanakan pelantikan 91 ASN, terdiri dari 7 pejabat tinggi pratama serta 84 eselon III dan eselon IV. Ini mudah-mudahan memberikan energi baru, energi kerja kita, dan bisa menjawab tantangan masa kini dan masa depan,”ujar Rudy.
Ia menjelaskan, pengisian jabatan ini menjadi langkah awal untuk menata kembali struktur birokrasi Pemprov Kaltim. Selama ini, banyak posisi strategis di OPD yang kosong dan diisi oleh pelaksana tugas.
“Memang banyak sekali eselon III dan eselon IV di OPD-OPD yang kosong. Ini baru kita isi dan masih tahap awal,” ucapnya.
Rudy menegaskan, pelantikan pejabat baru ini bukan sekadar rotasi administratif, melainkan bagian dari strategi memperkuat kinerja pemerintahan agar lebih cepat, efektif, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
“Yang terpenting, mereka bisa memberi manfaat nyata dan mampu menjawab tantangan hari ini maupun tantangan ke depan,”tegasnya.
Ia menerangkan, rotasi jabatan dilakukan sebagai konsekuensi dari mekanisme kepegawaian, khususnya untuk mengisi posisi-posisi yang kosong. Jika ke depan terdapat pejabat yang tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan, maka pengisian posisi tersebut wajib dilakukan melalui mekanisme seleksi atau shelter.
“Rotasi ini dilakukan karena sistem memungkinkan untuk mengisi jabatan yang kosong. Kalau tidak lagi memenuhi persyaratan, maka harus melalui mekanisme shelter,” terang Rudy.
Menurutnya, mekanisme shelter membuka peluang yang sama bagi ASN dari internal maupun eksternal Pemprov Kaltim untuk menduduki jabatan strategis, selama memiliki kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan.
“Baik dari internal maupun eksternal memiliki peluang yang sama untuk mengisi jabatan, dan itu akan dilakukan melalui mekanisme shelter,”jelasnya.
Rudy menekankan, penataan birokrasi ini tidak berhenti pada pelantikan kali ini. Pada Januari mendatang, Pemprov Kaltim akan kembali melanjutkan pengisian jabatan eselon II, III, dan IV sebagai bagian dari agenda penyegaran organisasi secara bertahap.
“Ini baru tahap awal. Januari nanti insyaallah akan ada lagi pengisian jabatan, karena ada beberapa eselon II yang memasuki masa pensiun. Penataan ini kita lakukan bertahap,”lanjutnya.
Ia menyebutkan, proses penataan struktural birokrasi ditargetkan berlangsung hingga Maret 2026, dengan tetap mempertimbangkan penyelesaian laporan pertanggungjawaban kinerja pemerintahan tahun 2025.
Rudy juga menegaskan, pengisian jabatan strategis di lingkungan Pemprov Kaltim tidak dibatasi oleh asal daerah. ASN dari luar Kalimantan Timur tetap memiliki peluang yang sama untuk menduduki posisi tertentu, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
“Siapa pun yang memiliki kompetensi, baik berasal dari Kalimantan Timur maupun dari luar daerah, punya kesempatan yang sama,”bebernya.
Secara pribadi, Rudy mengaku memiliki kriteria yang sederhana namun tegas dalam memilih pejabat yang akan mendampingi dirinya menjalankan roda pemerintahan.
“Yang utama profesional, kemudian kompeten, dan tentu saja secara eselon serta persyaratan jabatan sudah memenuhi ketentuan. Syarat dari saya tidak banyak,”pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni memastikan, kekosongan jabatan sebelumnya tidak mengganggu jalannya pemerintahan karena telah diisi oleh pelaksana tugas (Plt).
“Kalau jabatan kosong, diangkat Plt-nya. Sekarang ini memang lebih banyak mengisi posisi yang sebelumnya kosong,”kata Sri Wahyuni.
Ia menambahkan, tahap pengisian jabatan berikutnya sudah dirancang dan akan dilanjutkan pada Januari mendatang, dengan tetap mempertimbangkan penyelesaian pertanggungjawaban kinerja tahun 2025.
“Nanti di Januari itu tahap berikutnya. Rancangannya sudah ada, tapi juga menjaga dulu penyelesaian tahun 2025. Setelah itu, 2026 akan dilanjutkan lagi,”ujarnya.
Sri Wahyuni menjelaskan, mekanisme shelter saat ini hanya berlaku untuk jabatan eselon II yang kosong, sedangkan untuk eselon III dan IV tidak menggunakan mekanisme tersebut.
“Kalau eselon III dan IV enggak, tapi kalau eselon II karena sudah terisi, otomatis kita bisa mengusulkan jabatan yang kosong itu untuk shelter. Ada beberapa nanti yang di shelter,”jelasnya.
Ia menegaskan, shelter berbeda dengan uji kompetensi yang sebelumnya telah dilaksanakan. Untuk pengisian jabatan eselon II melalui seleksi terbuka, prosesnya akan diumumkan secara resmi dan melibatkan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Itu namanya seleksi terbuka. Ada prosesnya, nanti diumumkan jabatannya apa saja, kriterianya apa saja. Kita juga harus mengajukan ke BKN untuk mendapatkan persetujuan,”pungkas Sri Wahyuni. (MAYANG/arie)
